KEDIRI – Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) terus mematangkan pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni (Rutilahu) tahun 2026. Setelah proses pendataan penerima rampung, saat ini tahapan yang tersisa adalah penyelesaian administrasi sebelum pekerjaan fisik dimulai pada Agustus mendatang.
Kepala Dinas Perkim Kota Kediri, M. Anang Kurniawan, mengatakan program tersebut menargetkan perbaikan 200 unit rumah yang kondisinya dinilai tidak layak huni. Seluruh pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kediri Tahun 2026.
"Prosesnya tinggal sedikit lagi. Insya Allah pada Agustus nanti sudah bisa direalisasikan," ujar Anang.
Ia menjelaskan, sebelum memasuki tahap pelaksanaan, pihaknya terlebih dahulu melakukan verifikasi dan pendataan calon penerima bantuan. Data tersebut kemudian disinkronkan dengan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah pusat agar tidak terjadi penerima ganda.
Menurut Anang, sinkronisasi data menjadi langkah penting karena pada saat pendataan Rutilahu yang dibiayai APBD berlangsung, pemerintah pusat juga menjalankan program BSPS di Kota Kediri.
"Kami harus memilah data agar tidak ada rumah yang menerima dua jenis bantuan sekaligus. Dengan begitu, bantuan bisa lebih merata kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan," jelasnya.
Selain program yang dibiayai APBD Kota Kediri, saat ini terdapat 129 rumah di Kota Kediri yang masuk dalam daftar penerima bantuan melalui program BSPS.
Keberadaan program dari pemerintah pusat tersebut dinilai sangat membantu pemerintah daerah dalam memperluas cakupan bantuan perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Anang menjelaskan, secara nasional program BSPS tahun ini menargetkan sekitar 400 ribu unit rumah yang tersebar di ratusan kabupaten dan kota di Indonesia. Kota Kediri sendiri masih terus mengajukan tambahan usulan agar lebih banyak warga memperoleh bantuan tersebut.
"Program BSPS sangat membantu kami. Saat ini Kota Kediri memperoleh alokasi 129 rumah, tetapi jumlah itu masih berpotensi bertambah karena kami terus mengirimkan usulan kepada pemerintah pusat," katanya.
Proses pengajuan tambahan penerima juga melibatkan berbagai unsur di tingkat bawah, mulai dari pemerintah kelurahan hingga tim pendamping masyarakat yang secara aktif melakukan pendataan rumah-rumah yang layak mendapatkan bantuan.
Menurut Anang, peluang penambahan kuota masih cukup besar karena target nasional program BSPS belum sepenuhnya terpenuhi.
"Selama masih ada kesempatan dan masyarakat yang membutuhkan, kami akan terus mengoptimalkan pengajuan melalui program BSPS," tambahnya.
Sementara itu, untuk program rehabilitasi Rutilahu yang bersumber dari APBD Kota Kediri, pemerintah menargetkan pekerjaan fisik dapat segera dimulai setelah seluruh persyaratan administrasi dinyatakan lengkap.
Apabila seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, proses rehabilitasi diperkirakan membutuhkan waktu sekitar tiga bulan sehingga seluruh pekerjaan ditargetkan rampung paling lambat pada November 2026.
Program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus mendukung terciptanya lingkungan permukiman yang lebih sehat, aman, dan layak huni bagi warga Kota Kediri(Red/EI)
Posting Komentar